HALILINTARNEWS.id, BANTAENG – Terkait adanya sisa Anggaran pemilu tahun 2023, diduga adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh pihak Komisi Pemilihan Umum Kab. Bantaeng Sul-Sel , sehingga terbuahi sorotan dan perbincangan banyak orang termasuk di warkop.
Diketahui, bahwa anggaran Pemilu tahun 2023 kemarin yang berjumlah sebesar Rp. 17.389.444.581, diduga adanya sisa dana kegiatan yang tidak digunakan, sehingga kini jadi perbincangan hangat dan juga jadi sorotan publik, menduga adanya kegiatan yang tidak terlaksanakan.
Hal itu dapat tergambarkan dengan jelas, seiring dengan adanya pihak partai yang mulai angkat bicara menyoroti adanya dugaan korupsi yang disinyalir dilakukan oleh pihak KPU Kab. Bantaeng.
Termasuk Pemerhati Demokrasi Kabupaten Bantaeng, Andi Ismail Kurniawan SE MM di Warkop Cika kepada rekan Media mengatakan, bahwa setelah menyikapi adanya pernyataan Ketua KPU Bantaeng, Muhammad Saleh dibeberapa berita Media Online terkait adanya pengembalian dana atau sisa anggaran, itu dinilai keliru. Senin, (10/6/2024).
Menurutnya, pengembalian atau dana yang tidak terpakai pada tahun 2018 lampau, “sangat keliru Ketua KPU membahas dana yang sudah dipertanggungjawabkan tahun 2018 lalu dan pada saat itu bukan Muhammad Saleh menjabat Ketua KPU.
“Saya selaku Pemerhati Demokrasi sekaligus Wakil Ketua DPD II Golkar Kabupaten Bantaeng menuturkan saat Pemilu kemarin diduga tidak melakukan pembuatan alat peraga atau atribut Baliho Partai dan tidak pernah ada pembagian alat peraga Baliho,” Ungkap Andi Ismail.
Wakil Ketua DPD II Golkar Kab. Bantaeng itu menjelaskan, bahwa biasanya pada setiap pemilu, ada pengadaan alat peraga berupa Baliho Partai dari KPU, namun barusan tahun 2023 ini tidak pernah ada pemberian dan tidak ada yang terpajang di tempat titik yang telah ditentukan,” jelas Andi Ismail.
Lanjut Andi Ismail menambahkan, bahwa keberadaan rekan jurnalis, itu adalah sebagai alat kontrol yang mereka wajib mengontrol semua kegiatan pihak terkait sebab besar kecilnya suatu daerah tergantung dari Persnya. Sehingga sangatlah keliru jika ada sosok oknum pejabat pengelola uang Negara, tertutup tidak memberikan informasi kepada publik, padahal seharusnya pejabat paham undang undang keterbukaan publik. Tutur jelasnya Andi Ismail.
Kasus ini sudah diberitakan pada Media ini sebelumnya dan menurut Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Fandy di hadapan rekan jurnalis mengatakan, adapun kegiatan yang dilakukan atau dibiayai termasuk alat Peraga pembuatan Baliho Partai, kata Fandy.
“Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (PILKADA) tahun 2024 ini sebesar 21 Miliar bersumber dari Dana Hibah”.
Sangat disayangkan, karena ketika rekan wartawan yang tergabung di Himpunan Jurnalis Bantaeng (HIJAB) Bersatu, Ketua KPU Muhammad Saleh tidak menjelaskan secara rinci penggunaan dana kegiatan Pemilu tahun 2023, melainkan dia berdalih anggaran pengembalian atau tidak terpakai di KPU tahun 2018 silam sebesar 2,4 Miliar dan dia mengarahkan ke PPK nya Fandy.
Padahal ketika PPK, Fandy saat ditemui oleh rekan Media ini, malah justru memohon maaf menyatakan dirinya hanya sebagai bawahan saja jadi ssoal pos anggaran tidak bisa dijelaskannya secara rinci, dan bahkan kembali mengarahkan ke pimpinannya.
Begitulah juga dikemukakan oleh anggota DPRD dari Partai Gerindra H. Husain kepada rekan Wartawan mengatakan, bahwa seingatnya, tidak pernah ada pengadaan alat atribut peraga Baliho partai yang kami terima dari KPU termasuk pemasangan alat Peraga Partai yang di pasang pada titik yang telah di tentukan”.
“Kami dari partai Gerindra membuat sendiri atribut alat peraga Baliho Partai bukan dari KPU,” katanya.
Menurutnya, sebelum kegiatan dimulai dibuatkan perencanaan kegiatan hingga terlaksana realisasi jumlah dana besaran yang akan di gunakan pada kegiatan tersebut. Tim.
