HALILINTARNEWS.id, ENREKANG – Pemantau Keuangan Negara (PKN) mulai menelusuri dugaan persoalan penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Sulselbar dan proyek pembangunan sumur bor yang diduga mangkrak di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan.
Menanggapi informasi yang berkembang di tengah masyarakat, Ketua Umum PKN, Patar Sihotang, SH., MH., secara khusus menginstruksikan Tim PKN Kabupaten Enrekang melakukan investigasi awal guna mengungkap kejelasan kedua persoalan tersebut.
Instruksi itu ditindaklanjuti Muhammad Moechtar selaku aktivis PKN Kabupaten Enrekang. Ia menyatakan siap melakukan penelusuran dokumen, mengumpulkan bukti pendukung, meminta klarifikasi kepada pihak terkait, hingga memeriksa langsung kondisi fisik proyek sumur bor di lapangan.
PKN menilai, setiap dana dan program yang bersumber dari anggaran maupun tanggung jawab sosial perusahaan harus dikelola secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Terlebih jika menyangkut kepentingan dan kebutuhan masyarakat.
Dalam investigasi tersebut, PKN akan menelusuri besaran dana CSR Bank Sulselbar, mekanisme penyaluran, peruntukan anggaran, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaannya.
Sementara terkait proyek sumur bor, PKN akan mendalami sumber anggaran, nilai kontrak, pelaksana pekerjaan, progres pembangunan, hingga status penyelesaian dan pembayaran proyek.
PKN juga ingin memastikan apakah pekerjaan telah sesuai perencanaan dan spesifikasi teknis. Jika benar terdapat proyek yang terbengkalai dan tidak dapat dimanfaatkan masyarakat, harus ada penjelasan mengenai pertanggungjawaban pelaksanaannya.
KEJARI ENREKANG DIMINTA SEGERA BERI PERHATIAN
Tak hanya melakukan investigasi internal, PKN Kabupaten Enrekang juga secara terbuka meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Enrekang, khususnya bidang Intelijen dan Tindak Pidana Khusus, agar memberikan perhatian serius terhadap informasi tersebut.
PKN berharap aparat penegak hukum tidak bersikap pasif terhadap persoalan yang telah menjadi perhatian masyarakat. Penelaahan dan pengumpulan bahan keterangan dinilai penting untuk memastikan ada atau tidaknya indikasi pelanggaran hukum.
PKN mempertanyakan apakah Kejari Enrekang telah mengetahui informasi dugaan persoalan dana CSR dan proyek sumur bor tersebut, serta apakah sudah dilakukan penelusuran awal.
Apabila ditemukan indikasi penyimpangan, PKN berharap persoalan itu ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.
Sebaliknya, jika tidak ditemukan pelanggaran, masyarakat juga berhak memperoleh penjelasan yang terang dan dapat dipertanggungjawabkan.
BANK SULSELBAR DAN PEMKAB ENREKANG DITUNTUT TERBUKA
PKN juga meminta Bank Sulselbar Cabang Enrekang memberikan klarifikasi secara terbuka terkait program CSR, mulai dari besaran alokasi, mekanisme penyaluran, penerima manfaat, hingga laporan pertanggungjawabannya.
Pemerintah Kabupaten Enrekang dan instansi teknis terkait pun diminta tidak menutup diri untuk menjelaskan proyek pembangunan sumur bor yang menjadi sorotan masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Enrekang dan instansi teknis terkait pun diminta tidak menutup diri untuk menjelaskan proyek pembangunan sumur bor yang menjadi sorotan masyarakat.
Transparansi diperlukan agar publik mengetahui apakah program tersebut benar-benar terlaksana sesuai perencanaan dan memberikan manfaat sebagaimana mestinya.
PKN menegaskan, investigasi ini merupakan bentuk kontrol sosial untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan terhadap pengelolaan dana dan pelaksanaan proyek yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
PKN menyatakan akan menindaklanjuti hasil penelusuran sesuai mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku.
Jika ditemukan bukti awal dugaan penyimpangan, hasil investigasi akan menjadi dasar untuk menentukan langkah selanjutnya.
Kini, perhatian publik tertuju pada keterbukaan Bank Sulselbar, Pemerintah Kabupaten Enrekang, serta respons aparat penegak hukum dalam memberikan penjelasan atas persoalan yang menjadi sorotan tersebut. (Tim)
