HALILINTARNEWS.id, MAKASSAR – Bupati Wajo, Andi Rosman, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Wajo dalam melindungi lahan pertanian produktif melalui penandatanganan Berita Acara Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) pada Rapat Koordinasi Penetapan LP2B Provinsi Sulawesi Selatan di Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Kamis (9/7/2026).
Rapat yang dipimpin Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, itu diikuti Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, para bupati dan wali kota se-Sulsel, serta sejumlah pemangku kepentingan.
Agenda tersebut membahas percepatan perlindungan lahan pertanian sebagai langkah strategis menjaga ketahanan pangan nasional di tengah meningkatnya kebutuhan lahan untuk berbagai program pembangunan.
Pemerintah menetapkan target perlindungan LP2B sebesar 87 persen dari total Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD).
Provinsi Sulawesi Selatan bahkan telah melampaui target tersebut dengan capaian 88,05 persen, yang mendapat apresiasi dari Menteri ATR/BPN.
Meski demikian, Menteri Nusron menegaskan lahan di luar kawasan LP2B tidak dapat dialihfungsikan secara bebas dan tetap harus melalui mekanisme perizinan sesuai ketentuan yang berlaku agar pengendalian tata ruang tetap terjaga.
Bupati Andi Rosman menyatakan Pemkab Wajo siap bersinergi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam mempercepat penetapan LP2B serta menyelaraskan kebijakan tata ruang yang berpihak pada keberlanjutan sektor pertanian.
“Sebagai salah satu lumbung pangan di Sulawesi Selatan, Wajo memiliki tanggung jawab menjaga lahan sawah produktif agar tetap menjadi penopang produksi pangan dan sumber penghidupan masyarakat, khususnya para petani,” ujar Andi Rosman.
Penandatanganan Berita Acara Penetapan LP2B oleh seluruh kepala daerah se-Sulawesi Selatan menjadi bentuk komitmen bersama dalam menjaga keberlanjutan lahan pertanian, memperkuat ketahanan pangan, dan mengendalikan alih fungsi lahan secara berkelanjutan. (Andi Indera Dewa)
