HALILINTARNEWS.id, GOWA β Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa terus memperkuat upaya pencegahan korupsi melalui Rapat Koordinasi dan Pendalaman Area Kerawanan Korupsi bersama Tim Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kegiatan ini berlangsung di Baruga Pattingalloang, Kantor Bupati Gowa, Kamis (12/3/2026).
Rapat koordinasi tersebut diikuti oleh para pimpinan perangkat daerah lingkup Pemkab Gowa dan difokuskan pada identifikasi titik-titik rawan dalam tata kelola pemerintahan daerah, sekaligus merumuskan langkah-langkah perbaikan sistem agar potensi penyimpangan dapat dicegah sejak dini.
Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, mengatakan forum ini menjadi ruang penting bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi area yang masih memiliki potensi kerawanan dalam sistem pemerintahan.
βForum seperti ini membantu kita melihat lebih jelas titik-titik rawan dalam sistem pemerintahan, sehingga langkah perbaikannya bisa dilakukan lebih cepat dan terarah,β ujarnya.
Dalam rakor tersebut, pemerintah daerah bersama Tim KPK membahas sejumlah sektor strategis yang dinilai memiliki potensi kerawanan, di antaranya pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN), pengadaan barang dan jasa, serta optimalisasi pendapatan daerah.
Pendalaman ini juga menjadi bagian dari penguatan implementasi Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP), sebuah sistem yang digunakan untuk memetakan risiko sekaligus mendorong perbaikan tata kelola di berbagai sektor pemerintahan daerah.
Menurut Bupati Husniah, penguatan sistem pencegahan korupsi akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta efektivitas penggunaan anggaran pembangunan daerah.
βJika sistem pemerintahan semakin transparan dan akuntabel, dampaknya bukan hanya pada tertib administrasi. Yang paling penting, masyarakat dapat merasakan pelayanan yang lebih baik dan pembangunan yang berjalan lebih tepat sasaran,β katanya.
Ia juga menegaskan bahwa pencegahan korupsi membutuhkan komitmen bersama dari seluruh perangkat daerah agar integritas menjadi budaya kerja dalam menjalankan tugas pemerintahan.
βIntegritas birokrasi harus menjadi budaya kerja kita bersama. Jika seluruh perangkat daerah bekerja dengan prinsip tersebut, maka ruang untuk penyimpangan akan semakin sempit dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin kuat,β tegasnya.
Melalui rakor ini, Pemerintah Kabupaten Gowa menargetkan penguatan tata kelola pada sektor-sektor strategis sehingga pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, Kepala Satuan Tugas IV.2 Koorsup Wilayah IV KPK, Tri Budi Rochmanto, menekankan bahwa penguatan integritas merupakan kunci utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.
Menurutnya, berbagai sistem pengawasan yang telah dibangun oleh pemerintah daerah akan berjalan efektif apabila didukung oleh komitmen integritas dari seluruh aparatur.
βPencegahan korupsi pada dasarnya adalah soal integritas. Integritas itu seperti iman, kadang naik kadang turun. Karena itu harus terus dikuatkan melalui komitmen bersama agar setiap proses pemerintahan tetap berjalan di jalur yang benar,β ujarnya.
Ia berharap komitmen tersebut dapat mendorong peningkatan hasil penilaian pencegahan korupsi di Kabupaten Gowa, seiring dengan semakin kuatnya perbaikan sistem dan tata kelola pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Gowa Darmawangsyah Muin, Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa Andy Azis, PIC Koorsup Wilayah Sulawesi Selatan Maskur Seto Samiaji, serta Tim Analis Tindak Pidana Korupsi KPK RI.
Reporter : Hefrawansah
Redaktur : Fitri Indriani
@halilintarnews.id 2026
