HALILINTARNEWS.id, BANTAENG – Meski sempat melontarkan kritikan terhadap pelaksanaan APBD 2022, namun Fraksi PKS Bantaeng juga memuji capaian Pemkab terkait pada pos belanja modal aset tetap lainnya yang mengalami peningkatan realisasi pembelanjaan dari Anggaran yang direncanakan.
Menurut Sekda Bantaeng, Abdul Wahab, realisasi aset tetap lainnya yang melebihi dari anggaran yang direncanakan merupakan belanja yang bersumber dari dana BOS.
Begitu juga dengan jumlah bagi hasil atas investasi atau penyertaan modal Pemda Bantaeng terhadap Perumda Air Minum Tirta Eremerasa Bantaeng, PT. Bantaeng Sinergi Cemerlang dan Bank Sulselbar.
“Penerimaan deviden dari Bank SulSelbar untuk tahun 2022 mencapai Rp6,2 miliar lebih. Belum termasuk deviden PT. Bantaeng Sinergi Cemerlang Rp949 juta lebih. Sedangkan dari Perumda Air Minum Bantaeng hingga kini belum memberikan deviden kepada Pemda,” ungkapnya.
Sedangkan realisasi Pembayaran utang tahun 2022 yang dibayarkan pada 2023 sampai periode Juli 2023, terdapat selisih Rp9,68 miliar lebih merupakan hutang lama yang belum dajukan permintaannya. Adapun realisasi pembayaran hutang untuk 2022 telah direalisasikan sebesar Rp40 miliar lebih sampai Juli 2023.
Abdul Wahab juga menjelaskan, kewajiban Pemda sebesar Rp90,2 miliar lebih terdiri dari hutang PFK, Pendapatan diterima dimuka, hutang belanja dan hutang jangka pendek lainnya.
Begitu juga jumlah hutang belanja Pemda kepada pihak ke III pada neraca sebesar Rp88 miliar lebih terhitung dari 2010 sampai 2022. Khusus utang pemda tahun anggaran 2022 kepada pihak ke III mencapai sebesar Rp78,4 miliar lebih.
“Sehingga terdapat selisih sebesar Rp9,68 miliar lebih merupakan hutang lama yang belum diajukan permintaannya,” terangnya. (*)
*****
Pemkab Jelaskan ke Fraksi Gabungan Tentang Kontribusi dan Capaian Target PAD Setiap OPD
BANTAENG – Melalui juru bicaranya, Fraksi Gabungan di DPRD Bantaeng, H. Sudarman mempertanyakan realisasi dan capaian target masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkonstribusi terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada paripurna Pertanggungjawaban APBD 2022 beberapa waktu lalu.
“Kami ingin mengetahui sejauhmana realisasi dan target PAD tahun 2022. Termasuk dampaknya terhadap belanja daerah yang sudah ditetapkan tahun Anggaran 2022,” ujarnya H. Sudarman.
Terkait hal tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng, Abdul Wahab, menjelaskan bahwa optimalisasi penerimaan akan menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah.
“Adapun dampaknya terhadap belanja daerah yang tidak dapat direalisasikan dikarenakan tidak optimalnya penerimaan PAD,” jelasnya.
Sedangkan mengenai progres terhadap pemberian bantuan modal berbasis RW dan Dusun yang sudah memasuki tahun keempat pelaksanaannya, dijelaskan sudah mencapai 356 dari target 383 Dusun dan RW atau mencapai 92,95% penerima manfaat dan sisanya akan di selesaika pada 2023 ini.
Begitu pula tentang perlunya mengkaji ulang dan menginventarisasi aset daerah tentang keberadaan kendaraan Bumdes. Menurut Abdul Wahab, Pemda telah mengkaji ulang dan melakukan inventarisasi aset bumdes.
“Namun yang pasti kami telah menyusun langkah strategis dalam rangka penyelesaian dan didasarkan rekomendasi BPK tetap dilakukan upaya penagihan,” tandasnya.
Reporter : Anto
EditorΒ Β Β Β Β : Supriadi Sanusi
halilintarnews.id. 2023
