Appi-Aliyah Tata Ulang Kabinet MULIA Berbasis Manajemen Talenta



HALILINTARNEWS.id, MAKASSAR – Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham mulai melakukan penataan ulang birokrasi Pemerintah Kota Makassar melalui pergeseran sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon II.

Penataan kabinet MULIA ini menjadi bagian dari strategi penyegaran organisasi sekaligus penguatan kinerja perangkat daerah dengan menerapkan sistem manajemen talenta. Langkah tersebut tidak sekadar menjadi rotasi jabatan, tetapi juga diarahkan untuk menempatkan aparatur sesuai kompetensi, pengalaman, dan kebutuhan organisasi.

Sebanyak 29 pejabat mengalami pergeseran posisi, sementara 12 pejabat lainnya tetap menduduki jabatan sebelumnya.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Balai Kota Makassar, Jumat (20/11/2026).

Dalam sambutannya, Munafri menegaskan bahwa rotasi jabatan merupakan hal yang lumrah dalam dinamika organisasi pemerintahan. Karena itu, pergeseran tersebut tidak boleh dimaknai sebagai bentuk ketidaksukaan, kebencian, ataupun upaya mendiskreditkan pejabat tertentu.

“Sebaliknya, penataan organisasi harus dipahami sebagai upaya menempatkan orang-orang yang memiliki kompetensi dan kapasitas sesuai kebutuhan organisasi,” ujarnya.

Didampingi Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, Munafri meminta seluruh pejabat yang mendapatkan amanah baru segera melakukan konsolidasi internal dan menyatukan visi bersama seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD).

Menurutnya, keberhasilan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan seorang kepala OPD, tetapi juga bergantung pada kekuatan kerja sama, koordinasi, dan kesatuan seluruh elemen organisasi.

Bacaan Lainnya

“Jangan memaknai pelantikan ini sebagai sebuah sistem yang mendiskreditkan. Ini adalah bentuk penyegaran dalam sebuah organisasi,” tuturnya.

Ia menjelaskan, penempatan pejabat telah melalui pertimbangan kompetensi, pengalaman, serta hasil pemetaan dan evaluasi manajemen talenta sesuai kebutuhan organisasi.

Munafri juga mengingatkan agar para kepala OPD tidak membangun sekat kepemimpinan maupun menciptakan kelompok-kelompok tertentu di lingkungan kerja.

Setiap pimpinan, kata dia, harus mampu merangkul seluruh jajaran, mulai dari pejabat struktural hingga staf pelaksana, agar bekerja dalam satu kesatuan organisasi.

“Bapak-Ibu yang dilantik ini bukan raja-raja yang ada di dalam OPD. Bapak-Ibu adalah bagian dari sebuah sistem yang harus menghadirkan tata kelola birokrasi yang baik serta memberikan contoh dan suri teladan kepada yang lain,” tegasnya.

Selain itu, Munafri meminta pejabat lama dan pejabat baru tetap membangun komunikasi selama proses peralihan kepemimpinan. Program yang telah direncanakan, terutama yang sudah memiliki alokasi anggaran, harus tetap dilanjutkan.

Ia tidak ingin pergantian pimpinan justru menyebabkan program pemerintahan terhenti atau pekerjaan harus kembali dimulai dari awal.

“Kesinambungan program menjadi bagian penting agar proses transisi berjalan mulus dan tidak mengganggu target pembangunan yang telah ditetapkan,” imbuh Ketua IKA FH Unhas tersebut.

Selain menekankan peningkatan kinerja, Munafri juga memberikan perhatian serius terhadap integritas dan kepatuhan terhadap aturan.

Ia mengingatkan bahwa belum genap sebulan sebelumnya, tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berada di Kota Makassar untuk memberikan perhatian dan sejumlah catatan terkait tata kelola pemerintahan.

Karena itu, seluruh pejabat diminta menjadikan catatan tersebut sebagai peringatan agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

Secara khusus, Munafri menyoroti sejumlah praktik yang harus dihentikan, mulai dari persoalan pengadaan barang dan jasa, jual beli jabatan, hingga konflik kepentingan.

Ia meminta seluruh pejabat saling mengingatkan dan tidak membiarkan praktik yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

“Kalau terjadi hal-hal seperti itu, mulai detik ini dihentikan, dihilangkan, dan jangan coba lagi. Kita ini satu bagian yang tidak terpisahkan. Kita harus saling menguatkan dan saling mengingatkan,” tegasnya.

Munafri mengungkapkan, formasi baru kabinet MULIA diharapkan mampu menghadirkan energi dan pola kerja yang lebih baik. Meski demikian, ia tidak menutup kemungkinan adanya pergeseran pejabat berikutnya sesuai kebutuhan dan dinamika organisasi.

Menurutnya, evaluasi kinerja akan dilakukan secara berkala untuk memastikan setiap pejabat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

“Setiap bulan itu ada evaluasi. Kita melihat bagaimana kinerja, koordinasi, capaian, dan program-program yang berjalan. Itu tetap terpantau dengan sistem yang ada,” ungkapnya saat menjawab pertanyaan wartawan.

Mantan CEO PSM Makassar itu juga meminta setiap kepala OPD yang baru segera melakukan konsolidasi internal, menyatukan visi, serta menyusun konsep dan program kerja yang sejalan dengan prioritas Pemerintah Kota Makassar.

Pola koordinasi akan diperkuat melalui dua jalur, yakni koordinasi langsung dengan wali kota dan koordinasi melalui asisten sesuai bidang tugas masing-masing.

Lebih jauh, Munafri mengingatkan bahwa hampir dua tahun perjalanan pemerintahan MULIA telah menghasilkan berbagai capaian dan penghargaan, termasuk perkembangan positif pada sejumlah indikator pembangunan.

Namun, menurutnya, capaian statistik dan penghargaan belum cukup apabila persoalan mendasar masyarakat belum terselesaikan secara optimal.

Ia menyebut masih banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan bersama, mulai dari kemiskinan, persoalan gizi anak, pelayanan kesehatan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, ketidakakuratan pendataan, hingga konflik sosial.

Karena itu, para pejabat yang baru dilantik diminta tidak hanya berorientasi pada rutinitas administrasi, tetapi juga mampu menghadirkan solusi yang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

“Tidak ada gunanya dilakukan pelantikan ini kalau tidak ada perubahan yang signifikan di dalam organisasi. Tidak ada gunanya kalau kita hanya berbicara dengan kata-kata, harus dengan angka-angka dan hasil yang terukur,” ujarnya.

Munafri juga menginstruksikan setiap kepala OPD untuk mengembangkan inovasi dan membangun budaya literasi. Bahkan, ia mendorong setiap kepala SKPD mampu menghasilkan setidaknya satu buku sebagai bentuk gagasan, pemikiran, dan kontribusi intelektual bagi pembangunan Kota Makassar.

Di akhir arahannya, ia meminta seluruh pejabat menjaga etika, kedisiplinan, dan profesionalisme dalam menjalankan amanah.

Ia berharap formasi baru birokrasi Pemerintah Kota Makassar dapat bekerja lebih solid, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, jabatan bukanlah tujuan akhir, melainkan tanggung jawab untuk memastikan seluruh program pemerintahan berjalan berkesinambungan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham berharap pelantikan dan pergeseran pejabat tersebut menjadi momentum memperkuat komitmen pengabdian, meningkatkan kinerja birokrasi, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas.

Menurut Aliyah, setiap jabatan yang dipercayakan merupakan amanah sekaligus tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan penuh integritas, profesionalisme, dan dedikasi.

“Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini menjadi momentum memperkuat komitmen pengabdian, meningkatkan kinerja birokrasi, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi masyarakat,” tuturnya.

Ia berharap para pejabat yang baru dilantik dapat bekerja sungguh-sungguh, menghadirkan inovasi, serta membangun kolaborasi yang kuat demi mendukung kemajuan Kota Makassar.

Aliyah menekankan, keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya diukur dari capaian administratif maupun program kerja, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat merasakan manfaat kehadiran pemerintah melalui pelayanan yang cepat, tepat, dan berkualitas.

Karena itu, para pimpinan OPD diharapkan mampu membangun komunikasi dan koordinasi yang solid, baik di lingkungan internal maupun lintas sektor.

Ia juga mendorong setiap pimpinan perangkat daerah menciptakan lingkungan kerja yang produktif, mengembangkan inovasi, serta mengoptimalkan potensi sumber daya aparatur untuk mendukung program prioritas Pemerintah Kota Makassar.

“Kita berharap kolaborasi dan kesamaan visi menjadi kunci agar seluruh perangkat daerah dapat bergerak dalam satu arah, sejalan dengan semangat pemerintahan,” harapnya.

Pelantikan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Makassar dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Daftar 29 Pejabat yang Bergeser

  1. Evie Aprialti, S.E.
    • Jabatan lama: Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
    • Jabatan baru: Kepala Dinas Perpustakaan.
  2. Dr. Aryati Puspasari Abady, S.Pi., M.Si.
    • Jabatan lama: Kepala Dinas Perpustakaan.
    • Jabatan baru: Kepala Dinas Ketahanan Pangan.
  3. Dr. Nirman Nituang Mungkasa, S.TP., M.AP.
    • Jabatan lama: Kepala Dinas Ketahanan Pangan.
    • Jabatan baru: Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik.
  4. Ahmad Namsum, S.Ag., M.M.
    • Jabatan lama: Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik.
    • Jabatan baru: Kepala Dinas Kearsipan.
  5. Fahyuddin, A.P., M.H.
    • Jabatan lama: Kepala Dinas Kearsipan.
    • Jabatan baru: Sekretaris DPRD Kota Makassar.
  6. Andi Rahmat, S.STP., M.Si.
    • Jabatan lama: Sekretaris DPRD Kota Makassar.
    • Jabatan baru: Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
  7. Drs. Muh. Dakhlan, M.Si.
    • Jabatan lama: Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
    • Jabatan baru: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
  8. Dahyal, S.Sos., M.Si.
    • Jabatan lama: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
    • Jabatan baru: Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah.
  9. Dr. Firman Hamid Pagarra, S.STP., M.Pub.Pol.
    • Jabatan lama: Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah.
    • Jabatan baru: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
  10. Dr. Muhammad Roem, S.STP., M.Si.
    • Jabatan lama: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
    • Jabatan baru: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.
  11. Syamsul Bahri, S.IP., M.S.
    • Jabatan lama: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.
    • Jabatan baru: Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
  12. Arlin Ariesta, S.STP., M.Si.
    • Jabatan lama: Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
    • Jabatan baru: Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
  13. Dr. Muhammad Fadli, S.E., M.M.
    • Jabatan lama: Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
    • Jabatan baru: Kepala Dinas Pendidikan.
  14. Achi Soleman, S.STP., M.Si.
    • Jabatan lama: Kepala Dinas Pendidikan.
    • Jabatan baru: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
  15. Muhammad Mario Said, S.IP., M.Si.
    • Jabatan lama: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
    • Jabatan baru: Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah.
  16. Drs. Zainal Ibrahim, M.Si.
    • Jabatan lama: Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah.
    • Jabatan baru: Kepala Dinas Ketenagakerjaan.
  17. Firnandar Arsabara, S.STP., M.Si.
    • Jabatan lama: Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah.
    • Jabatan baru: Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
  18. Dr. Mahyuddin, S.STP., M.AP.
    • Jabatan lama: Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
    • Jabatan baru: Kepala Dinas Penataan Ruang.
  19. Dr. Ir. Muhammad Fuad Azis DM, S.T., M.Si.
    • Jabatan lama: Kepala Dinas Penataan Ruang.
    • Jabatan baru: Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
  20. Zuhaelsi Zubir, S.T., M.T.
    • Jabatan lama: Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
    • Jabatan baru: Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
  21. Dr. Helmy Budiman, S.STP., M.M.
    • Jabatan lama: Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
    • Jabatan baru: Staf Ahli Bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Sosial.
  22. Drs. Irwan Rusfiady Adnan, S.Sos., M.Si.
    • Jabatan lama: Staf Ahli Bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Sosial.
    • Jabatan baru: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
  23. dr. Andi Ani Mulyani Wahyudi, M.Kes.
    • Jabatan lama: Direktur UPT RSUD Daya Dinas Kesehatan Kota Makassar.
    • Jabatan baru: Kepala Dinas Kesehatan.
  24. dr. Nursaidah Sirajuddin, M.Kes.
    • Jabatan lama: Kepala Dinas Kesehatan.
    • Jabatan baru: Direktur UPT RSUD Daya Dinas Kesehatan Kota Makassar.
  25. Kaharuddin Bakti, S.IP., M.AP.
    • Jabatan lama: Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial.
    • Jabatan baru: Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian.
  26. Aulia Arsyad, S.STP., M.Si.
    • Jabatan lama: Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian.
    • Jabatan baru: Kepala Dinas Pertanahan.
  27. Dra. Hj. Sri Sulsilawati, M.Si.
    • Jabatan lama: Kepala Dinas Pertanahan.
    • Jabatan baru: Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.
  28. Muhammad Hatim, S.STP., M.Tr.A.P.
    • Jabatan lama: Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
    • Jabatan baru: Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
  29. Dr. Ir. Fathur Rahim, S.T., M.T.
    • Jabatan lama: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
    • Jabatan baru: Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

12 Pejabat yang Tidak Bergeser

  1. Kepala Dinas Perhubungan, Muhammad Rheza.
  2. Kepala Dinas Sosial, Andi Bukti Djufrie.
  3. Kepala Inspektorat Kota Makassar, Andi Azma Zulistia Ekayanti.
  4. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Andi Irwan Bangsawan.
  5. Kepala BRIDA Makassar, Aidil Adha.
  6. Kepala Dinas Pariwisata, Achmad Hendra Hakamuddin.
  7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Hasanuddin.
  8. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ita Isdiana Anwar.
  9. Kepala Dinas Kebudayaan, Andi Pattiware.
  10. Kepala Badan Pendapatan Daerah, Andi Asminullah.
  11. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Fadly Wellang.
  12. Staf Ahli, Andi Herfida Attas.

PT. Halilintar News Group

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *