HALILINTARNEWS.id, MAKASSAR β Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menyoroti tata kelola anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sulawesi Selatan. Percepatan pelaksanaan program, khususnya pembangunan dan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), menjadi salah satu perhatian utama.
Hal tersebut dibahas dalam pertemuan tim KPK dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Sulawesi Selatan Jufri Rahman di ruang kerjanya, Rabu (9/9/2026).
Pertemuan tersebut merupakan bagian dari kajian KPK terhadap tata kelola anggaran dan pelaksanaan program MBG di Sulsel.
Selain aspek anggaran, pembahasan juga mencakup penyelenggaraan SPPG, termasuk sejumlah dapur MBG di wilayah terpencil yang belum beroperasi.
KPK menilai penguatan tata kelola menjadi bagian penting untuk memastikan program prioritas pemerintah tersebut berjalan efektif, tepat sasaran, dan tetap berintegritas.
Jufri Rahman menyambut baik kajian tersebut. Ia menilai tujuan Program MBG sangat baik sehingga pelaksanaannya perlu terus diperkuat melalui evaluasi dan pembenahan tata kelola.
Sebagai Penanggung Jawab Satuan Tugas Monitoring dan Evaluasi (Satgas Monev) Program MBG Provinsi Sulsel, Jufri juga menyampaikan perkembangan pelaksanaan program, termasuk progres pembangunan SPPG di wilayah 3T.
Direktur Monitoring KPK RI Aida Ratna Zulaiha mengatakan, kunjungan tersebut dilakukan untuk membahas percepatan MBG, terutama di wilayah terpencil.
β Kita mendiskusikan tentang percepatan MBG itu, khususnya di wilayah terpencil,β ujar Aida.
Menurutnya, pembahasan juga mencakup pembentukan Satgas Percepatan MBG serta peran tim percepatan di tingkat provinsi dalam mendukung percepatan operasional SPPG di wilayah terpencil.
KPK turut meminta informasi mengenai SPPG di sejumlah daerah terpencil yang belum beroperasi.
Tim percepatan di tingkat provinsi diharapkan aktif melakukan pengawasan, pemantauan, sekaligus memberikan dukungan sesuai kewenangannya.
Aida menegaskan, pengawasan tersebut penting untuk memastikan percepatan program MBG tetap berjalan dalam koridor tata kelola yang baik.
βKita berharap kepada tim percepatan di provinsi untuk terus ikut mengawasi, memantau dan mensupport program MBG, tentu dalam rangka memastikan programnya berjalan dengan berintegritas,β tegasnya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Makassar Handayani Syaukani dan Koordinator Regional SPPG Sulsel Muhammad Abdi S Gilman.
Sementara dari KPK hadir Direktur Monitoring KPK RI Aida Ratna Zulaiha dan Kepala Satuan Tugas Sektor Pangan, Kehutanan, dan Perkebunan Rika Kris.
Program MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. (Ilham)
