HALILINTARNEWS.id, BANTAENG — Bupati Bantaeng, M. Fathul Fauzy Nurdin, menerima Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dalam Entry Meeting Tahap II di Ruang Rapat Pimpinan Bupati Bantaeng, Senin (31/8/2026).
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari rangkaian proses pemeriksaan BPK RI terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
Dalam kesempatan itu, Bupati Bantaeng didampingi Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng, Dr. H. Muhammad Tafsir, Asisten I Bidang Pemerintahan Kabupaten Bantaeng, Asruddin, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Bupati yang akrab disapa Uji Nurdin menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bantaeng untuk mendukung penuh proses pemeriksaan yang dilakukan BPK RI.
Ia meminta seluruh OPD terkait bersikap kooperatif dan memberikan data maupun dokumen yang dibutuhkan secara lengkap, transparan, dan tepat waktu.
“Insyaallah, kami mempersiapkan berbagai data dan dokumen yang dibutuhkan dalam proses pemeriksaan. Kami telah menginstruksikan OPD untuk kooperatif, transparan, dan responsif dalam memenuhi permintaan data dari tim pemeriksa,” ujar Uji Nurdin.
Menurutnya, pemeriksaan BPK RI tidak semata-mata dipandang sebagai kewajiban administratif pemerintah daerah, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk mengevaluasi sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
“Ini bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga merupakan upaya untuk terus mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah agar semakin transparan, akuntabel, dan disiplin dalam penyusunan laporan,” jelasnya.
Uji Nurdin berharap seluruh tahapan pemeriksaan dapat berjalan lancar dan mendapat dukungan penuh dari jajaran Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
Ia juga menekankan agar setiap catatan maupun rekomendasi hasil pemeriksaan nantinya dapat menjadi bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan.
“Yang terpenting, hasil pemeriksaan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi kami dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik, tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.
Reporter : Anto
Redaktur : Fitri Indriani
@halilintarnews.id 2026
