HALILINTARNEWS.id, BANTAENG – Terkait adanya indikasi dana pemeliharaan Rumdis atau rumah jabatan pimpinan DPRD Bantaeng diduga dikorupsi menuai sorotan masyarakat dan LSM.
Hal itu Ketua LSM TKP Bantaeng, Aidil menyoroti dan meminta kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Bantaeng Serius dan profesional menangani hingga tuntas dinilai sangat merugikan keuangan Negara.
Menurut Aidil kasus dugaan korupsi tersebut sementara tahap pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Bantaeng, kata Aidil.
Berdasarkan fakta di lapangan, anggaran yang telah dihabiskan untuk pemeliharaan Rumdis tersebut dinilai sangat tidak sesuai dengan hasilnya sehingga selain dari itu rumah tersebut hanya sekedar direhab saja, tapi tidak pernah ditinggali inikan namanya pemborosan membuang buang saja anggaran.
Aidil menduga pemeliharaan Rumdis dan pengadaan mobiler ini yang menghabiskan uang negara Miliaran rupiah, sehingga dinilai patut diusut tuntas oleh kejaksaan Negeri Bantaeng.
“Kami meminta kepada Kejari Bantaeng untuk tidak bermain main dalam menangani kasus ini, kami berharap APH Bantaeng berani mengungkap bukan membungkam kasus ini, karna kami meyakini bahwa proyek pemeliharaan Rumdis dan pengadaan mobiler sangat merugikan keuangan negara dan ini bukan jumlah sedikit berdasarkan data bahwa kegiatan tersebut diduga merugikan negara miliaran rupiah sehingga kami menganggap Kejari Bantaeng wajib menuntaskan kasus ini”.
Anggaran pengadaan barang dan jasa 2022 Rp. 50 jt Rehabilitasi pagar dan halaman 189 899 JT
Pemeliharaan rumah jabatan pimpinan DPRD 16. 200
Pekerjaan konstruksi Thn. 2022 Rp. 189.870.000 Pengadaan barang dan jasa th. 2022 Rp. 179.500.000
Rehabilitasi rumah pimpinan DPRD 2021 Rp. 547,1 jt Ini sebagian anggaran yang digunakan untuk Rumdis DPRD.
Hingga berita ini dipublikasikan belum ada konfirmasi pihak Kejari Bantaeng. (Supriadi Sanusi).
