HALILINTARNEWS.id, JENEPONTO — Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Jeneponto, H. Muhammad Basir Bohari didampingi Kepala Bappeda H. Masri membuka kegiatan forum konsultasi publik rancangan awal RKPD kabupaten Jeneponto tahun 2023.
Kegiatan RKPD tersebut dilaksanakan di gedung Kantor Bupati pada senin 7/2/2022.
Kegiatan forum konsultasi publik rancangan awal RKPD, mengusung tema peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah melalui penguatan SDM serta Ekonomi daerah yang inovatif kegiatan konsultasi publik.
Diketahui rencana kerja perangkat daerah 2023 menjadi RKPD tahun terakhir dalam periode kepemimpinan bupati H. Iksan Iskandar dan Wakil Bupati H. Paris Yasir.
Oleh karena itu rencana kerja perangkat daerah (RKPD) tahun 2023 diarahkan pada upaya pencapaian beberapa target pemerintahan yang belum tercapai.
“Masukan para pengampuh kebijakan atau stakeholder dalam rancangan awal RKPD ini diharapakan mampu mengkonstruk pencapaian target pemerintahan,”ujar Sekda
Beberapa misi capaian rancangan awal RKPD tahun 2023 tersebut antara lain penguatan tata kelola lingkungan hidup yang berkelanjutan, kualiatas pelayanan dasar melalui peningkatan indeks kepuasan masyarakat, peningkatan pendapatan perkapita masyarakat dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index.
Dalam sambutan yang sama Pj.Sekretaris Daerah (Sekda) H. Muhammad Basir Bohari berharap agar sinergitas antar pengampuh kebijakan dan stakeholder dalam mengawal usulan masyarakat secara berjenjang melalui musyrembang dapat berjalan dengan baik
“Melalui pendekatan teknokratif dan partisipatif kita berharap agar usulan masyarakat dapat dikawal dengan baik dengan memperhatikan isu-isu sentral dalam menyusun RKPD nantinya,” ujarnya.
Selain itu rancangan awal RKPD 2023 diharapkan memperhatikan dinamika pembangunan Provinsi dan nasional antara lain mengenai kesehatan, kemiskinan, pengangguran dan pemulihan Ekonomi akibat pandemi.
Turut hadir mendampingi Kepala Bapenda H. Saripuddin Lagu, Kepala Badan Keuangan Daerah A. Armawi dan beberapa kepala perangkat daerah lingkup pemerintah kabupaten Jeneponto.
