Proyek Air Minum Disikat Dugaan Korupsi, Eks Kadis PUPR Jeneponto dan 3 Tersangka Dijebloskan ke Rutan



HALILINTARNEWS.ID, JENEPONTO – Kejaksaan Negeri (Kejari) Jeneponto menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Dana Alokasi Umum (DAU) Earmark Tahun Anggaran 2023–2024. Salah satu tersangka merupakan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Jeneponto.

Keempat tersangka langsung ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Jeneponto selama 20 hari, terhitung sejak 18 November hingga 7 Desember 2026.

Kasus ini terkait pembangunan SPAM jaringan perpipaan di 24 lokasi dengan total anggaran mencapai Rp8,1 miliar.

Berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan, dugaan penyimpangan dalam proyek tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.279.108.185,52 atau lebih dari Rp1,27 miliar.

Kepala Kejari Jeneponto, Akhmad Heru Prasetyo, SH, MH, didampingi Kasi Pidsus I Putu Kisnu, SH, MH, dan Kasi Intel Irmansyah Asfari, SH, menyampaikan penetapan tersangka dilakukan setelah tim penyidik menemukan bukti yang cukup melalui proses penyidikan.

Empat tersangka masing-masing berinisial MJA, mantan Kepala Dinas PUPR Jeneponto selaku Pengguna Anggaran (PA); S, mantan Kepala Bidang Cipta Karya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); serta MS dan NB, yang merupakan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL).

Penyidik menemukan sejumlah dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek, mulai dari penentuan lokasi yang tidak didasarkan pada perencanaan dan kebutuhan masyarakat, penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dilakukan oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) bukan Kelompok Kerja Masyarakat (KKM), hingga penggelembungan harga pembelian pompa dan bak reservoir serta kekurangan volume pekerjaan fisik.

Selain itu, penyidik juga mengungkap dugaan pemotongan dana sekitar 20 persen dari setiap pencairan termin proyek yang disebut mengalir kepada pihak-pihak terkait.

Bacaan Lainnya

Dalam proses penyidikan, Kejari Jeneponto telah memeriksa 186 saksi dan empat orang ahli, serta mengumpulkan dokumen, barang bukti, dan bukti elektronik. Penyidik juga berkoordinasi dengan BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan untuk menghitung kerugian keuangan negara.

Keempat tersangka dijerat dengan Pasal 603 sebagai dakwaan primair dan Pasal 604 sebagai dakwaan subsidair UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, juncto Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor, juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023. Mereka terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara.

Penyidik masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dan melakukan penelusuran aset (asset tracing) guna mengoptimalkan pemulihan kerugian keuangan negara.

Kejari Jeneponto menegaskan penanganan perkara dilakukan secara profesional dan objektif, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah. Masyarakat juga diimbau ikut mengawasi pengelolaan keuangan negara agar setiap proyek pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi kepentingan publik. (Usman)

PT. Halilintar News Group

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *