HALILINTARNEWS.id, JENEPONTO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jeneponto bersama DPRD mulai membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pembahasan tersebut diawali melalui Rapat Paripurna Tingkat I di Ruang Paripurna DPRD Jeneponto, Senin (9/11/2026).
Rapat paripurna dihadiri Bupati Jeneponto H. Paris Yasir, S.E., M.M., dan dipimpin Ketua DPRD Jeneponto Didis Suryadi. Turut hadir pimpinan dan anggota DPRD serta jajaran pemerintah daerah.
Agenda diawali dengan penyerahan dokumen Ranperda dari Bupati kepada Ketua DPRD, yang dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara penyerahan.
Dalam penjelasannya, Bupati Paris Yasir mengatakan, perubahan Perda tersebut dilakukan untuk menyesuaikan ketentuan pajak dan retribusi daerah dengan perkembangan regulasi perundang-undangan serta kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Menurutnya, penyesuaian regulasi ini penting untuk memperkuat dasar hukum pemungutan pajak dan retribusi daerah sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dengan regulasi yang disesuaikan, potensi penerimaan daerah diharapkan dapat dikelola secara lebih optimal sehingga mampu mendukung pembiayaan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Setelah penyampaian penjelasan Bupati, rapat dilanjutkan dengan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda tersebut. Bupati kemudian menyampaikan tanggapan dan jawaban atas berbagai masukan serta saran yang disampaikan masing-masing fraksi.
Pembahasan Ranperda ini diharapkan menjadi landasan bagi penguatan kebijakan pendapatan daerah, sekaligus menghadirkan regulasi yang memberikan kepastian hukum dalam pemungutan pajak dan retribusi untuk mendukung pembangunan Kabupaten Jeneponto. (Usman)
