HALILINTARNEWS id, JENEPONTO – Fraksi PPP-Demokrat DPRD Kabupaten Jeneponto mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Jeneponto yang mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
Apresiasi tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Tingkat I DPRD Jeneponto, Senin (9/11/2026), di Ruang Rapat Paripurna DPRD Jeneponto.
Fraksi PPP-Demokrat menilai pengajuan Ranperda tersebut merupakan langkah strategis untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Namun, peningkatan PAD harus tetap mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Jangan sampai perubahan kebijakan pajak dan retribusi justru menambah beban masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro.
Ketua Fraksi PPP-Demokrat DPRD Jeneponto, H. Muh. Imam Taufiq Bohari, SE., MM., menegaskan bahwa pihaknya mendukung inisiatif pemerintah daerah, tetapi pembahasan Ranperda harus dilakukan secara cermat dan komprehensif.
Menurutnya, regulasi tersebut harus mampu memperkuat pendapatan daerah, memberikan kepastian hukum, menjaga iklim investasi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Ranperda ini merupakan momentum penting untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan dan kebutuhan daerah.
Namun, orientasinya jangan hanya pada peningkatan PAD, tetapi juga harus memperhatikan kemampuan masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” tegasnya.
Fraksi PPP-Demokrat berharap pembahasan Ranperda berlangsung terbuka, konstruktif, dan melibatkan pertimbangan matang antara DPRD dan pemerintah daerah agar menghasilkan produk hukum yang berkualitas serta berpihak kepada rakyat.
Bagi Fraksi PPP-Demokrat, optimalisasi pendapatan daerah harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebab, keberhasilan pembangunan bukan hanya diukur dari besarnya PAD, melainkan juga manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
